Pada Januari 2024, Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) menargetkan penerapan skema iuran batu bara perusahaan tambang melalui Mitra Instansi Pengelola (MIP). Langkah ini mendapat sambutan positif dari Singgih Widagdo, Ketua Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF), yang menyebut MIP sebagai solusi win-win bagi pengusaha dan pemerintah.
Skema MIP diharapkan tidak hanya memberikan keuntungan finansial bagi pengusaha tambang, tetapi juga menjaga keandalan pasokan, serta tidak mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), PLN, dan biaya pokok pengadaan yang tidak terganggu.
Singgih Widagdo menjelaskan lebih lanjut dalam wawancara bersama Maria Katharina pada Jumat, 8 Desember 2023. Berikut adalah rangkuman pembahasan tersebut:
Ketua IMEF, Singgih Widagdo menyambut baik rencana Kementerian ESDM dalam menerapkan skema iuran batu bara melalui MIP. Menurutnya, ini bukan hanya menjadi keuntungan bagi pengusaha tambang tetapi juga memberikan manfaat besar bagi pemerintah.
Menurut Singgih, skema MIP memberikan keuntungan finansial yang signifikan bagi pengusaha tambang. Dengan adanya iuran batu bara yang terstruktur, perusahaan dapat mengelola biaya operasionalnya dengan lebih efisien, meningkatkan keandalan pasokan, dan memastikan keberlanjutan bisnis mereka.
Singgih juga menekankan manfaat besar yang diberikan MIP kepada pemerintah. Dengan adanya skema ini, pemerintah dapat menjaga keandalan pasokan batu bara untuk kebutuhan energi nasional tanpa harus mengganggu APBN atau PLN. Hal ini memastikan stabilitas dan keberlanjutan sektor energi di tanah air.
Skema MIP, menurut Singgih, menciptakan keberlanjutan dan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kebutuhan nasional. Ini merupakan langkah positif untuk memastikan bahwa sektor tambang berkontribusi secara optimal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Demikian informasi seputar iuran batu bara. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Wisatahouse.com.