Kejaksaan Agung baru-baru ini mengungkap kasus korupsi mafia migas di Pertamina dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Dalam kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga hampir Rp1 kuadriliun, tujuh tersangka telah ditetapkan, termasuk Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, VP di anak perusahaan Pertamina, serta beberapa petinggi perusahaan swasta.
Kasus itu kembali mengungkap praktik mafia migas yang merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Modus operandi yang digunakan para pelaku terungkap melalui mark up dalam impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), termasuk upgrade blending BBM dari Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92).
Selain kasus mafia migas di Pertamina itu, minyak mentah produksi dalam negeri sengaja ditolak untuk diolah di kilang Pertamina, dengan alasan kapasitas yang tidak memenuhi. Akibatnya, impor BBM harus dilakukan dalam jumlah besar dengan harga yang lebih mahal, merugikan keuangan negara.
Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Dr. Fahmy Radhi, MBA, menilai bahwa praktik mafia migas ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen BBM.
“Masyarakat membayar harga Pertamax, namun yang diterima adalah Pertalite dengan harga jauh lebih murah,” ujar Fahmy.
Ia juga menekankan bahwa selain merugikan negara, praktik ini memperburuk kepercayaan publik terhadap tata kelola Pertamina.
Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Fahmy mendesak agar aparat penegak hukum memberikan hukuman yang tegas kepada para pelaku. Selain itu, ia mengingatkan pentingnya melakukan pembersihan menyeluruh di tubuh Pertamina dari oknum-oknum mafia migas di Pertamina.
“Presiden Prabowo harus turun tangan langsung untuk memberantas mafia migas yang sudah berurat akar di perusahaan ini,” tegasnya, menambahkan bahwa tanpa peran aktif Presiden, sulit bagi mafia migas untuk diberantas secara tuntas.
Demikian informasi seputar kasus mafia migas di Pertamina. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Wisatahouse.Com.