Transformasi energi bersih Indonesia tengah menghadapi hambatan struktural yang serius. Meski pemerintah menargetkan penambahan 269 gigawatt energi terbarukan pada 2060, realisasi di lapangan belum sebanding dengan ambisi tersebut.
Hingga Agustus 2025, kapasitas pembangkit energi terbarukan baru mencapai 15,2 GW — kurang dari satu persen dari potensi nasional yang mencapai 3.660 GW.
Di sisi lain, subsidi batu bara dan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terus menjaga tarif listrik fosil pada tingkat semu. Harga batu bara untuk PLN dipatok hanya USD 70 per ton, jauh di bawah harga pasar global.
Skema itu membuat biaya pembangkitan listrik berbasis batu bara tampak rendah, sehingga tarif energi terbarukan terlihat tidak kompetitif secara administratif.
IESR: Selama Subsidi Batu Bara Ada, Energi Terbarukan Tak Bersuara
Menurut Institute for Essential Services Reform (IESR), kesenjangan harga inilah yang menjadi akar ketidakadilan pasar energi.
“Selama listrik batu bara masih disubsidi, tarif energi bersih akan selalu terlihat lebih mahal. Ini bukan soal teknologi, melainkan perbandingan yang tidak setara,” tegas Dwi Cahya Agung Saputra, dalam forum Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025.
IESR juga mencatat, proyek pembangkit fosil tetap berlanjut dalam RUPTL 2025–2034. Kebijakan ini mempersempit ruang investasi baru untuk energi surya, angin, dan bioenergi.
Tantangan tidak berhenti pada tarif; mekanisme pengadaan Independent Power Producer (IPP) dinilai tidak terjadwal dan kurang transparan. Absennya kalender tender multi-tahun membuat pengembang kehilangan arah perencanaan.
Masalah semakin kompleks dengan regulasi Daftar Penyedia Terseleksi (DPT) yang menuntut biaya studi awal tanpa jaminan proyek. Bagi pengembang kecil, risiko ini menjadi penghalang berat sebelum proyek dimulai. Hambatan lahan, izin daerah, hingga resistensi sosial turut memperlambat agenda transisi.
Selama subsidi batu bara masih mendominasi kebijakan energi, transisi menuju energi bersih akan berjalan timpang. Tanpa reformasi tarif dan keadilan pasar, ambisi Indonesia menuju masa depan hijau hanya akan berhenti di atas kertas.
Demikian informasi seputar kebijakan subsidi batu bara. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Wisatahouse.Com.